FENOMENA DUKUN CILIK PONARI DAN WAJAH SISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN INDONESIA

Heboh, itulah kata yang tepat untuk mengomentari bagaimana ramainya orang membicarakan Ponari. Saking bejubelnya pasien yang ingin berobat sampai-sampai ada yang meninggal dunia. Sungguh ironis sekali. Ya, beberapa pekan kemarin sampai sekarang ini Jombang menjadi pusat pemberitaan media cetak dan elektronik nasional yang mengabarkan bagaimana panjangnya antrean manusia yang hendak minta disembuhkan Ponari, si dukun cilik. Tidak hanya itu saja, bahkan Kak Seto dari Komnas Perlindungan Anak juga ikut nimbrung urun rembug agar sekolah Ponari tidak terganggu. Pokoknya heboh lah...

Bila kita lihat, fenomena ini sungguh memprihatinkan. Kacamata agama jelas melihat hal ini sebagai sebuah kesyirikan dan inilah juga yang dikatakan oleh MUI Jatim. Jika kita tarik ke ranah kesehatan maka akan kita temukan beberapa permasalahan yang menjadikan kondisinya seperti ini. Dengan logika yang sederhana saja maka akan kita bisa simpulkan :Pertama, masyarakat kurang bisa mengakses pelayanan kesehatan yang terjangkau dengan mudah. Meskipun telah digulirkan program Jamkesmas, Jamkesos, Jamkesda, JPKM atau yang sejenisnya tapi nampaknya apabila kita lihat dari tingginya animo masyarakat yang datang maka ada kemungkinan faktor pembiayaan kesehatan menjadi masalah bagi masyarakat. Hal ini tentunya tidak lepas dari birokrasi dan juga prosedur yang sering tidak dijalankan dengan benar. Salah sasaran, dalam program asuransi di atas merupakan rahasia umum, sehingga menimbulkan ketimpangan. Yang seharusnya berhak tidak mendapatkan haknya, yang seharusnya tidak memiliki hak justru menikmatinya dikarenakan dekat dengan birokrasi atau karena sebab lainnya. Perlu diadakan verifikasi ulang untuk memvalidkan data apabila masalah ini tidak ingin berlarut-larut karena masyaraktlah yang dirugikan.

Kedua,

Kualitas Perawat Lulusan STIKes

Tak dapat dipungkiri, menjamurnya STIKes di Indonesia memiliki dua dampak sekaligus yakni positif dan negatif. Pertama, dengan peningkatan jenjang pendidikan dari D III ke S1 cita-cita dari organisasi profesi yang menghendaki kesetaraan perawat dengan tenaga kesehatan lain tentu lebih mudah mewujudkannya. Apalagi PPNI sendiri telah berkomitmen untuk tidak memperbolehkan lagi pembukaan program pendidikan DIII keperawatan. Akan tetapi dengan adanya bergulirnya program D IV Keperawatan, juga masih menimbulkan pro dan kontra. Sehingga organisasi profesi dalam hal ini PPNI hendaknya mengambil sikap yang arif dan bijaksana, sehingga tidak menimbulkan gejolak. Perlu adanya dialog antara kedua pihak, duduk bersama dengan kepala dingin agar terwujud sebuah solusi yang tidak merugikan pihak pihak tertentu.

Adapun dampak negatif yang bisa saja muncul dan gejalanya telah nampak adalah rendahnya kualitas perawat lulusan S1 keperawatan (STIKes) sebagi akibat dari lemahnya kontrol dari pihak-pihak terkait. Masalah akan semakin kompleks manakala latar belakang dari pendirian STIKes bukan didasari untuk mencetak tenaga yang berkualitas dan menyalurkan lulusannya pasca pendidikan atau dengan kata lain hanya semata mata mengejar materi alias bussnis oriented dan gejalanya sekarang ini telah mulai nampak. Kita bisa mengamatinya melalui beberapa parameter, yaitu: pendirinya bukan berlatar belakang perawat dan bukan tenaga kesehatan (meskipun bukan jaminan), jumlah mahasiswa yang tidak rasional, biaya pendidikan yang tidak rasional (mahal sekali atau murah sekali), pengelolaan pendidikan yang kurang/tidak profesional (biasanya penggajian dosen tidak standar/rendah).

Pendapat diatas merupakan pendapat pribadi, saya yakin tentu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Harapan penulis, dengan semakin bertambahnya STIKes mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas perawat Indonesia. Mari kita cetak perawat yang siap menghadapi era globalisasi, siap melayani sesama yang membutuhkan, siap bekerja hati nurani, siap melayani dengan landasan agama, siap bersusah dulu, siap maju, dan siap bersaing. Bravo Perawat Indonesia!